MEDIATAMANEWS.ID – Proses penerimaan murid baru tingkat SMA melalui jalur domisili kembali menjadi perhatian di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya.
Ketua PK Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kecamatan Indihiang, Muhammad Rizqy Nurtsani, menyuarakan kekhawatirannya terhadap potensi kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya di sekolah-sekolah yang dianggap favorit.
Menurut Rizqy, jalur domisili yang secara teknis tak berbeda dari sistem zonasi sebelumnya telah lama menjadi celah bagi sejumlah pihak untuk “bermain”.
Ia mengungkapkan kekhawatiran soal praktik manipulasi dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) demi mendekatkan alamat ke sekolah tujuan, khususnya SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya yang secara wilayah masuk ke kecamatan Indihiang dan juga dianggap favorit meski tanpa label resmi dari pemerintah.
“Setiap tahun saat penerimaan siswa dibuka, selalu ada perbincangan tentang kejanggalan. SMA Negeri 2 sering dianggap favorit, dan ini menimbulkan godaan untuk melakukan pelanggaran,” ujar Rizqy.
Dalam pernyataannya, Rizqy menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan dalam proses awal pendidikan bisa berimbas pada pembentukan karakter siswa.
“Kalau di awal saja sudah diawali dengan cara tidak jujur, bagaimana moral dan karakter siswa bisa terbentuk dengan baik ke depannya?” katanya.
KNPI Indihiang mendesak seluruh panitia, kepala sekolah, serta stakeholder terkait untuk patuh terhadap regulasi dan menolak segala bentuk “titipan”. Ia bahkan mengutip pernyataan tegas dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyatakan,
“Tidak ada titipan-titipan, titipan gubernur, titipan dewan, semua itu harus dihapus.”
Melalui pengawasan kolektif dan integritas semua pihak, KNPI Indihiang berharap sistem pendidikan di Tasikmalaya tidak ternodai oleh praktik manipulatif demi gengsi sekolah favorit. ***
